Utopia Hidup Sederhana Pejabat

St James, dalam Simplify Your Life, mengungkapkan sepanjang sejarah orang-orang bijak di setiap kebudayaan besar, hidup sederhana merupakan kunci kebahagiaan seseorang.

Apalagi jika sederhana dapat dimaknai sebagai sesuatu yang diperlukan orang, secukupnya dan seperlunya saja. Tidak berlebih dan tidak mewah.

Hipotesis Ditolak

Tapi bagi pejabat tinggi di negeri ini, hipotesis James itu ditolak! Kunci kebahagiaan yang hakiki bagi pejabat tinggi di negeri ini adalah kemewahan dan hidup berlebih-lebihan. Walau sebagian besar rakyat hidup dalam kondisi pas-pasan ,namun kaum elite tingkat atas apakah pejabat, aparatur negara bahkan politisi tidak peduli. Mereka berlomba hidup dalam kemewahan.

Kalau masalah imbauan hidup sederhana sering sekali dilontarkan para pejabat tinggi negara kita.Tapi itu hanya sebatas imbauan,sedangkan prakteknya nol besar, tetap saja budaya hidup konsumtif dan bergelimang kemewahan menjadi pilihan.

Imbauan hidup sederhana sudah dimulai sejak awal Orde Baru dengan dikeluarkannya Keppres No 47 Tahun 1992 tentang Pedoman Hidup Sederhana, yang telah dilengkapi Surat Edaran Menpan No 357/M.PAN/12/2001. Pada masa itu pemerintah meminta masyarakat hidup dengan pola sederhana, mengingat negara belum mampu memberi kehidupan layak. Rakyat disuruh mengetatkan pinggangnya yang ramping karena negara dalam keadaan pailit.

Pada masa kepemimpinan SBY, berkali-kali presiden mengintruksikan seluruh jajaran di bawahnya agar berhemat, dan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah dikeluarkan surat perintah penghematan yang berlaku untuk seluruh kementerian dan lembaga. Dalam suratnya kepada menteri dan pimpinan lembaga, Menkeu meminta segera melakukan penyisiran atas kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas sehingga alokasi dananya dapat dihemat sampai 15 persen

Tapi kenyataannya, sampai periode ke dua jabatan beliau sebagai presiden, tetap saja pesan hidup sederhana itu hanya pemanis bibir, utopis. Bukan saja gaya hidup mewah para pembantu beliau, baik tingkat menteri, dirjen, sampai jajaran dibawahnya sangat wah, juga setiap pengesahan anggaran negara selalu ada anggaran peningkatan fasilitas pejabat tinggi negara.

Seperti polemik pergantian mobil dinas menteri yang lagi hangat belakangan ini, kian membuktikan pemborosan uang rakyat demi memuaskan syahwat konsumtif pejabat tinggi. Alasan pemerintah mengganti Toyota Camry yang telah 5 tahun menemani menteri KIB I dengan Toyota Crown Royal Saloon, yang konon berharga Rp 1.5 milyar terkait masalah pemakaian. Waktu 5 tahun merupakan masa pakai sebuah mobil, jadi harus diganti.

Padahal di Belanda, salah satu negeri terkaya di dunia dengan pendapatan per Kapita mencapai 22.570 euro, mobil dinas menterinya cuma mobil bekas! Mobil dinas yang dipakai Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan), Jan Pronk (dulu menteri Kerjasama Pembangunan) adalah mobil bekas (tweedehand) dari menteri pendahulunya, Margreet de Boer.

Untuk mobil yang benar-benar sudah tak layak pakai, barulah diadakan mobil baru. Jenisnya terserah, sesuai selera para menteri. Namun negara membatasi bahwa harga mobil itu tidak boleh melebihi 44,54 sen euro per km x usia mesin. Jika usia mesin rata-rata 200.000 km, maka harga untuk mobil dinas menteri Belanda itu maksimal 89.080 euro. Jika diasumsikan 1 euro = 8.000 maka harga paling mahal mobil tersebut adalah Rp 712.640.000, tidak sampai seharga mobil mewah menteri kita.

Gagal Terus

Jangan dikira polemik pergantian mobil itu akan mengakhiri keistimewaan bagi pejabat tinggi di negara kita. Tidak lama lagi akan muncul polemik lain, entah itu soal kenaikan gaji pejabat tinggi, tunjangan, pembangunan rumah dinas, peningkatan fasilitas kesehatan, dan tetek bengek lainnya. Dan pemerintah selalu berdalil bahwa keistimewaan pejabat tinggi di negeri ini masih kalah dengan maju.

Gara-gara keinginan mengikuti negara maju, anggaran menjadi cekak. Dana yang seharusnya dialokasikan membangun berbagai fasilitas publik terpaksa disunat sehingga membuat rakyat sekarat. Petinggi negara terlena, mabuk kepayang, dan lupa daratan dalam kemewahan. Mereka lupa rakyatnya banyak yang melarat. Padahal, mereka aparat negara yang menurut Tap MPR No. II/MR/1998, harus senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pola hidup mewah yang dipertontonkan kepada rakyat oleh pejabat atau aparatur negara berlawanan dengan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana termaktub pada Pancasila dan UUD 1945, khususnya nilai-nilai kemanusiaan. Ya, akibat kecanduan hidup mewah di kalangan pejabat membuat mereka menghalalkan segala cara mendapatkannya, termasuk dengan korupsi.

Mereka tidak menyadari,di negara yang sudah mapan, justru orang yang bersahaja lebih disegani, berwibawa, dan dihormati daripada orang yang bergelimangan kemewahan, hidupnya hedonis. Mereka tanpa sadar menuhankan materi, kenikmatan duniawi , dan hedonis. Kekayaan yang mereka miliki, sudah dijadikan tuhan-tuhan baru. Disembah-sembah, dikejar-kejar, dan untuk meraihnya mereka rela mengorbankan jiwa-raga.

Toyohiko Kagawa, filsuf Jepang pernah mengatakan, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus hidup sederhana. Apabila engkau memakai jas yang mahal, engkau pasti khawatir akan rusak, kotor atau hilang. Apabila engkau mengelilingi dirimu dengan barang mewah, engkau sering khawatir, barang itu hilang atau rusak. Di mana hartamu berada. di situ pikiranmu berada. Engkau akan terbelenggu, oleh sesuatu yang fana. Kalau tidak bahagia,buat apa Anda lagi hidup di dunia?