Utopia Hidup Sederhana Pejabat

St James, dalam Simplify Your Life, mengungkapkan sepanjang sejarah orang-orang bijak di setiap kebudayaan besar, hidup sederhana merupakan kunci kebahagiaan seseorang.

Apalagi jika sederhana dapat dimaknai sebagai sesuatu yang diperlukan orang, secukupnya dan seperlunya saja. Tidak berlebih dan tidak mewah.

Hipotesis Ditolak

Tapi bagi pejabat tinggi di negeri ini, hipotesis James itu ditolak! Kunci kebahagiaan yang hakiki bagi pejabat tinggi di negeri ini adalah kemewahan dan hidup berlebih-lebihan. Walau sebagian besar rakyat hidup dalam kondisi pas-pasan ,namun kaum elite tingkat atas apakah pejabat, aparatur negara bahkan politisi tidak peduli. Mereka berlomba hidup dalam kemewahan.

Kalau masalah imbauan hidup sederhana sering sekali dilontarkan para pejabat tinggi negara kita.Tapi itu hanya sebatas imbauan,sedangkan prakteknya nol besar, tetap saja budaya hidup konsumtif dan bergelimang kemewahan menjadi pilihan.

Imbauan hidup sederhana sudah dimulai sejak awal Orde Baru dengan dikeluarkannya Keppres No 47 Tahun 1992 tentang Pedoman Hidup Sederhana, yang telah dilengkapi Surat Edaran Menpan No 357/M.PAN/12/2001. Pada masa itu pemerintah meminta masyarakat hidup dengan pola sederhana, mengingat negara belum mampu memberi kehidupan layak. Rakyat disuruh mengetatkan pinggangnya yang ramping karena negara dalam keadaan pailit.

Pada masa kepemimpinan SBY, berkali-kali presiden mengintruksikan seluruh jajaran di bawahnya agar berhemat, dan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah dikeluarkan surat perintah penghematan yang berlaku untuk seluruh kementerian dan lembaga. Dalam suratnya kepada menteri dan pimpinan lembaga, Menkeu meminta segera melakukan penyisiran atas kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas sehingga alokasi dananya dapat dihemat sampai 15 persen

Tapi kenyataannya, sampai periode ke dua jabatan beliau sebagai presiden, tetap saja pesan hidup sederhana itu hanya pemanis bibir, utopis. Bukan saja gaya hidup mewah para pembantu beliau, baik tingkat menteri, dirjen, sampai jajaran dibawahnya sangat wah, juga setiap pengesahan anggaran negara selalu ada anggaran peningkatan fasilitas pejabat tinggi negara.

Seperti polemik pergantian mobil dinas menteri yang lagi hangat belakangan ini, kian membuktikan pemborosan uang rakyat demi memuaskan syahwat konsumtif pejabat tinggi. Alasan pemerintah mengganti Toyota Camry yang telah 5 tahun menemani menteri KIB I dengan Toyota Crown Royal Saloon, yang konon berharga Rp 1.5 milyar terkait masalah pemakaian. Waktu 5 tahun merupakan masa pakai sebuah mobil, jadi harus diganti.

Padahal di Belanda, salah satu negeri terkaya di dunia dengan pendapatan per Kapita mencapai 22.570 euro, mobil dinas menterinya cuma mobil bekas! Mobil dinas yang dipakai Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan), Jan Pronk (dulu menteri Kerjasama Pembangunan) adalah mobil bekas (tweedehand) dari menteri pendahulunya, Margreet de Boer.

Untuk mobil yang benar-benar sudah tak layak pakai, barulah diadakan mobil baru. Jenisnya terserah, sesuai selera para menteri. Namun negara membatasi bahwa harga mobil itu tidak boleh melebihi 44,54 sen euro per km x usia mesin. Jika usia mesin rata-rata 200.000 km, maka harga untuk mobil dinas menteri Belanda itu maksimal 89.080 euro. Jika diasumsikan 1 euro = 8.000 maka harga paling mahal mobil tersebut adalah Rp 712.640.000, tidak sampai seharga mobil mewah menteri kita.

Gagal Terus

Jangan dikira polemik pergantian mobil itu akan mengakhiri keistimewaan bagi pejabat tinggi di negara kita. Tidak lama lagi akan muncul polemik lain, entah itu soal kenaikan gaji pejabat tinggi, tunjangan, pembangunan rumah dinas, peningkatan fasilitas kesehatan, dan tetek bengek lainnya. Dan pemerintah selalu berdalil bahwa keistimewaan pejabat tinggi di negeri ini masih kalah dengan maju.

Gara-gara keinginan mengikuti negara maju, anggaran menjadi cekak. Dana yang seharusnya dialokasikan membangun berbagai fasilitas publik terpaksa disunat sehingga membuat rakyat sekarat. Petinggi negara terlena, mabuk kepayang, dan lupa daratan dalam kemewahan. Mereka lupa rakyatnya banyak yang melarat. Padahal, mereka aparat negara yang menurut Tap MPR No. II/MR/1998, harus senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pola hidup mewah yang dipertontonkan kepada rakyat oleh pejabat atau aparatur negara berlawanan dengan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana termaktub pada Pancasila dan UUD 1945, khususnya nilai-nilai kemanusiaan. Ya, akibat kecanduan hidup mewah di kalangan pejabat membuat mereka menghalalkan segala cara mendapatkannya, termasuk dengan korupsi.

Mereka tidak menyadari,di negara yang sudah mapan, justru orang yang bersahaja lebih disegani, berwibawa, dan dihormati daripada orang yang bergelimangan kemewahan, hidupnya hedonis. Mereka tanpa sadar menuhankan materi, kenikmatan duniawi , dan hedonis. Kekayaan yang mereka miliki, sudah dijadikan tuhan-tuhan baru. Disembah-sembah, dikejar-kejar, dan untuk meraihnya mereka rela mengorbankan jiwa-raga.

Toyohiko Kagawa, filsuf Jepang pernah mengatakan, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus hidup sederhana. Apabila engkau memakai jas yang mahal, engkau pasti khawatir akan rusak, kotor atau hilang. Apabila engkau mengelilingi dirimu dengan barang mewah, engkau sering khawatir, barang itu hilang atau rusak. Di mana hartamu berada. di situ pikiranmu berada. Engkau akan terbelenggu, oleh sesuatu yang fana. Kalau tidak bahagia,buat apa Anda lagi hidup di dunia?

Ribut soal Administrasi, Rapat Pansus Diskors

Setelah keributan antara Ruhut Sitompul dan Akbar Faisal, "panasnya" suasana Pansus Angket Kasus Bank Century masih berlanjut. Kali ini, pimpinan Pansus Yahya Sacawirya asal Fraksi Partai Demokrat mempersoalkan kehadiran Chairuman sebagai anggota pengganti dari Fraksi Partai Golkar.

Chairuman dinilai belum bisa menjadi pengganti karena tidak adanya surat dari fraksi yang menugaskannya sebagai pengganti. "Kita harus tertib administrasi. Pak Chairuman itu ada suratnya apa tidak?," kata Yahya dalam rapat dengan sejumlah BUMN di Gedung DPR, Rabu (10/2/2010) sore.

Chairuman menjawab bahwa ia sudah tertera dalam daftar absen. Namun, pimpinan Pansus lainnya, Gayus Lumbuun juga mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, Chairuman sebaiknya tidak mengikuti rapat Pansus karena tidak memasukkan surat ke sekretariat Pansus.

Upaya Gayus "mengusir" halus Chairuman mendapat tentangan dari Fachri Hamzah. "Sudahlah Ketua, yang begini jangan dipermasalahkan. Kita lanjut saja, tapi yang bersangkutan tak punya hak bicara," ujar Fachri, anggota Fraksi Partai Golkar.

Namun, saran Fachri tak mendapat dukungan. Gayus justru menskors rapat dan meminta pimpinan fraksi di pansus untuk membahas soal surat izin itu. Pimpinan Fraksi Golkar di Pansus mempertanyakan hal tersebut. "Kalao anggota fraksi lain bolak balik ganti, kok enggak dipermasalahkan. Giliran Golkar dipertanyakan," ujarnya.

Chairuman merupakan pengganti dari anggota Pansus Melchias Mekeng. Pergantian anggota di Pansus memang kerap terjadi.

Tantangan Besar Bangsa dan Rakyat

Tantangan besar bangsa Indonesia kini adalah bagaimana menjawab perkembangan Indonesia yang berada di ambang pintu kebesaran dan kemajuan, dengan suatu kepemimpinan, kebijakan, dan program yang tepat agar dapat mewujudkan kesempatan ini menjadi kenyataan. Kesempatan baik ini mungkin tidak akan berulang.

Kita telah diakui sebagai anggota G-20 yang secara informal dianggap sebagai ”direksi” pemerintahan dunia karena perangkat yang diciptakan hingga kini semenjak Perang Dunia II, baik dalam kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) maupun di antara lembaga-lembaga Perjanjian Bretton Woods, sudah tidak memadai lagi. Kita pun diharapkan dapat memimpin ASEAN di kawasan Asia Tenggara dan menjadi negara penting dalam perkembangan kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik.

Untuk itu, tidak cukup jika kita hanya dapat mengikuti dan menyelami masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pemerintahan global. Meskipun ini merupakan bagian yang penting untuk kita kuasai, kita harus ikut mengatur perkembangan serta kemajuan negara dan bangsa sendiri. Ini adalah suatu tantangan besar.

Seperti sedang kita alami sekarang, kepemimpinan nasional lemah dan tidak tegas, parlemen masih tidak menyadari betapa besarnya tantangan bangsa dan negara sehingga mereka hanya bermain politik-politikan yang tidak membawa manfaat bagi bangsa keseluruhan, tetapi malah memecah belahnya dengan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Masalah-masalah yang ditekuni, seperti kasus Bank Century dan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA), tidak dilakukan demi kepentingan bersama, tetapi demi kepentingan kelompok-kelompok sehingga mengalihkan perhatian dari tantangan besar bangsa dan negara. Kasus Bank Century dijadikan alat kepentingan kelompok untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet ataupun menggantikan pejabat-pejabat yang notabene dianggap masyarakat paling bersih dan jujur.

ACFTA yang tidak banyak berpengaruh pada masuknya barang-barang China ke Indonesia mau dibongkar karena alasan-alasan politis belaka yang tidak akan membawa perbaikan dalam daya saing industri kita. Yang harus diupayakan adalah bagaimana mengurangi ongkos tinggi bagi industri dan perdagangan kita dengan menekankan agar pemerintah menciptakan infrastruktur yang telah ketinggalan semenjak 1998, menghapus pungli-pungli, menurunkan suku bunga untuk pinjaman-pinjaman usaha UKM, mengatur lebih baik kesejahteraan buruh yang memadai dan adil (sambil menghilangkan hambatan-hambatan yang mengganggu), serta memberantas penyelundupan-penyelundupan yang masih saja terjadi karena korupsi.

Kita harus bangga telah mencapai tahap tinggal landas (take off) menjadi bangsa besar dan maju. Namun, sekarang ini kita harus melaksanakan serangkaian kebijakan yang benar-benar diimplementasikan agar take off itu bisa berkelanjutan. Tanpa perkembangan industri dan hanya mengandalkan pertanian dan sumber alam, tidak akan cukup untuk memberikan pekerjaan yang layak bagi buruh dan petani kita. Sumber alam dan hasil pertanian harus dapat diolah dengan membangun industri hulu dan hilir yang tangguh agar menambah pekerjaan bagi rakyat yang jauh masih ketinggalan.

Beri contoh

Kepemimpinan nasional harus memberi percontohan dan kepemimpinan kepada bangsa dan negara secara visionary dan dengan hati besar. Bukan dengan merengek dan mengeluh tentang masalah-masalah sepele yang tidak ada gunanya bagi pekerjaan besar yang dihadapi. Dia harus berani, tetapi cukup bijak. Dia harus terbuka kepada semua, tetapi tetap berani mengambil putusan. Dia harus bisa bermain politik, tetapi menjaga statesmanship yang diperlukan sebagai pemimpin bangsa.

Dia harus dapat membela pembantu-pembantunya, dan jangan tinggal diam bila mereka diserang agar mereka pun loyal pada kepemimpinannya dan sungguh-sungguh membantunya. Dia harus mendengar kritik dan terbuka untuk koreksi karena akhirnya bangsa ini menghendaki suatu demokrasi sejati. Para pembantu dan penasihat-penasihat harus datang dari segala macam pandangan politik, bukan terdiri atas orang-orang yang hanya memuji-muji.

Kita telah melalui pemilihan umum yang meskipun banyak kekurangannya diterima oleh bangsa. Sebab, rakyat mau berusaha menghidupkan demokrasi di negara Indonesia. Oleh sebab itu, pimpinan nasional hendaknya jangan ketakukan bahwa sistem yang didukung rakyat ini akan dilanggar dengan cara-cara inkonstitusional oleh mereka.

Ini kesempatan terakhir kita karena kemajuan dan perubahan dunia dan kawasan kita dahsyat, cepat, dan fundamental. Momentum sejarah ini bisa membawa kita jadi bangsa besar, maju, demokratis, dan berkeadilan sosial. Kesempatan ini harus kita tangkap dengan melaksanakan hal-hal besar seperti diharapkan dan ditunggu rakyat. Kita ikut bertanggung jawab untuk itu.

Jusuf Wanandi, Wakil Ketua Dewan Penyantun Yayasan CSIS, [Kompas, 10/2/10].

----------

Bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang selalu siap sebagai bangsa pembelajar. Di dalam prosesnya, bangsa itu akan selalu berada dalam segala macam tantangan, siap menghadapinya, kemudian mengubah berbagai tantangan dan rintangan menjadi harapan dan kesempatan untuk memajukan bangsanya.

Maka berbahagialah suatu bangsa apabila mendapati para pemimpinnya adalah seorang yang arif bijaksana, adil dan tegas. Yang selalu siap menjadi teladan pemimpin pembelajar, yang kemudian akan membawa bangsanya menjadi bangsa yang besar, maju, dan rakyatnya pun hidup bahagia sejahtera.

Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat.